Tesis Peran ASEAN dalam Konflik: Antara Diplomasi, Mediasi, dan Tantangan Integrasi Kawasan

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menjadi salah satu aktor regional paling menonjol dalam menjembatani kerja sama antarnegara di Asia Tenggara. Sejak berdirinya pada 1967, ASEAN memegang prinsip-prinsip dasar non-intervensi, musyawarah, dan konsensus, yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri kolektifnya. Dalam konteks konflik, baik antarnegara maupun domestik yang berdampak regional, ASEAN memainkan peran penting sebagai forum diplomatik dan mediasi. Namun, seiring berkembangnya tantangan geopolitik dan kompleksitas isu keamanan, efektivitas peran ASEAN seringkali dipertanyakan.

Baca Juga: Tesis Diplomasi Publik Indonesia: Strategi, Tantangan, dan Relevansi dalam Politik Luar Negeri Kontemporer

Sejarah dan Prinsip Dasar ASEAN dalam Menghadapi Konflik

ASEAN didirikan dengan tujuan utama menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara pendiri – Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand – mengakui perlunya aliansi regional dalam menghadapi ketegangan Perang Dingin dan potensi konflik internal. Prinsip-prinsip utama ASEAN, yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC) 1976, menekankan pada penyelesaian damai, penghormatan kedaulatan, dan non-intervensi.

Penerapan prinsip-prinsip ini membuat ASEAN berbeda dari aliansi keamanan lainnya, seperti NATO. ASEAN tidak memiliki mekanisme pertahanan kolektif, melainkan bertumpu pada pendekatan diplomatik dan dialog terbuka antar anggota. Meskipun pendekatan ini sering dianggap lemah, namun berhasil menghindari eskalasi konflik bersenjata besar antarnegara anggota sejak pendirian ASEAN.

Konsep “ASEAN Way” menjadi metode khas organisasi ini dalam menyikapi perbedaan. Istilah tersebut merujuk pada gaya kerja berbasis konsensus, informalitas, dan diplomasi tenang (quiet diplomacy). Dalam konteks konflik, ASEAN Way lebih mengedepankan pembicaraan tertutup dibandingkan tekanan terbuka, yang dinilai lebih sesuai dengan karakteristik politik negara-negara Asia Tenggara yang beragam.

Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini juga membawa tantangan tersendiri. Ketika konflik membutuhkan respons cepat dan tegas – seperti krisis Rohingya atau sengketa Laut Cina Selatan – pendekatan ASEAN kerap dinilai lamban atau tidak memadai. Ini memunculkan kritik terhadap efektivitas ASEAN dalam menjalankan peran mediasi dan penjaga stabilitas regional.

Dengan latar belakang sejarah tersebut, tesis utama dari pembahasan ini adalah bahwa meskipun ASEAN memiliki potensi besar sebagai peredam konflik di Asia Tenggara, efektivitasnya sangat bergantung pada kesatuan politik anggota dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika geopolitik modern.

Studi Kasus: Peran ASEAN dalam Sengketa Laut Cina Selatan

Sengketa Laut Cina Selatan menjadi ujian paling nyata bagi kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu mengelola konflik. Perselisihan ini melibatkan beberapa negara anggota ASEAN – seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei – yang bersaing dengan klaim ekspansif Republik Rakyat Tiongkok atas wilayah laut strategis tersebut.

ASEAN berupaya meredakan ketegangan melalui pembentukan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada tahun 2002. Dokumen ini merupakan hasil negosiasi antara ASEAN dan Tiongkok, yang berisi komitmen untuk menjaga stabilitas dan menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, sifat deklaratif dan tidak mengikat dari DOC menimbulkan keterbatasan dalam penerapannya.

Selama dua dekade, ASEAN berusaha menyusun Code of Conduct (COC) yang lebih mengikat untuk menggantikan DOC. Namun hingga kini, proses perundingan masih berlangsung tanpa hasil konkrit. Perbedaan kepentingan antara negara anggota ASEAN sendiri, serta pengaruh ekonomi-politik Tiongkok, menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan bersama.

Sementara itu, ketegangan di lapangan terus meningkat, terutama setelah Tiongkok membangun instalasi militer dan pulau buatan di wilayah yang disengketakan. Dalam beberapa kesempatan, ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena veto dari negara anggota yang memiliki hubungan dekat dengan Tiongkok. Hal ini menyoroti keterbatasan ASEAN dalam menjaga solidaritas dan independensi strategis.

Kegagalan ASEAN dalam mengambil sikap tegas terhadap Tiongkok memperkuat kritik bahwa organisasi ini terlalu pasif. Namun, harus diakui pula bahwa keberadaan ASEAN masih menjadi platform utama dialog dan keterlibatan multilateral di kawasan, yang mencegah konflik terbuka antara negara-negara yang bersengketa.

Mekanisme Resolusi Konflik ASEAN dan Tantangan Implementasinya

Dalam kerangka institusional, ASEAN memiliki beberapa mekanisme untuk mencegah dan menangani konflik:

• ASEAN Regional Forum (ARF): Forum ini mempertemukan negara-negara Asia Pasifik untuk membahas isu keamanan dan kerja sama strategis. Meski bersifat konsultatif, ARF menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan dan diplomasi preventif.
• ASEAN High Council: Tercantum dalam TAC, Dewan Tinggi ASEAN seharusnya menjadi lembaga penyelesaian sengketa. Namun, hingga saat ini belum pernah digunakan karena negara anggota lebih memilih negosiasi bilateral.
• ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR): Didirikan untuk mempromosikan hak asasi manusia, namun mandat dan kewenangannya terbatas sehingga kurang efektif dalam menangani konflik dengan dimensi pelanggaran HAM, seperti kasus Myanmar.
• Good Offices, Conciliation, and Mediation: ASEAN mendorong penyelesaian sengketa melalui diplomasi dan fasilitasi dialog, tetapi kerap bergantung pada kesediaan negara yang bersengketa.
• ASEAN Coordinating Council: Berfungsi mengoordinasi respons ASEAN terhadap isu-isu mendesak, termasuk konflik. Namun, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing anggota.

Tantangan utama dari seluruh mekanisme ini adalah tidak adanya kekuatan memaksa (binding power) dan dominasi prinsip non-intervensi. Akibatnya, ASEAN lebih banyak berperan sebagai fasilitator ketimbang penengah aktif.

Konflik Internal Negara Anggota dan Reaksi ASEAN

ASEAN juga dihadapkan pada konflik domestik dalam negara anggotanya yang memiliki dampak regional. Berikut beberapa kasus signifikan:

a. Krisis Rohingya di Myanmar

• Dimulai dari tindakan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.
• Menimbulkan eksodus ratusan ribu pengungsi ke Bangladesh dan negara-negara ASEAN lainnya.
• ASEAN gagal mengambil sikap tegas karena prinsip non-intervensi, meskipun isu ini menyentuh aspek HAM regional.
• AICHR hanya mengeluarkan pernyataan normatif tanpa investigasi mendalam.

b. Kudeta Militer Myanmar (2021)

• ASEAN membentuk Five-Point Consensus untuk mengakhiri kekerasan dan memfasilitasi dialog.
• Junta militer menolak implementasi penuh dari kesepakatan tersebut.
• Indonesia, sebagai Ketua ASEAN 2023, mendorong diplomasi aktif namun hasilnya terbatas.

c. Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja (2008–2011)

• Berkaitan dengan sengketa kuil Preah Vihear.
• ASEAN menunjuk Indonesia sebagai mediator, yang berhasil meredakan ketegangan melalui diplomasi militer dan bilateral.
• Contoh keberhasilan ASEAN sebagai fasilitator mediasi.

d. Ketegangan Politik di Thailand dan Filipina

• Krisis politik domestik seperti kudeta militer dan penindasan oposisi sering kali tidak mendapat respons dari ASEAN.
• Organisasi cenderung menghindari komentar resmi atas isu politik internal negara anggota.

e. Radikalisme dan Terorisme Regional

• ASEAN mendorong kerja sama kontra-terorisme melalui lembaga seperti ASEANAPOL dan ADMM.
• Tantangan koordinasi dan pertukaran intelijen masih menjadi hambatan utama efektivitasnya.

Arah Reformasi ASEAN: Menuju Integrasi Politik yang Lebih Solid

ASEAN saat ini berada di persimpangan antara mempertahankan status quo atau melakukan reformasi mendasar terhadap pendekatan konflik. Tiga pendekatan berikut menjadi fokus pembaruan:

Pertama, ASEAN perlu memperkuat mekanisme hukum yang mengikat. Salah satu kelemahan terbesar ASEAN adalah tidak adanya sanksi atau tekanan nyata terhadap anggota yang melanggar norma kolektif. Perubahan ini menuntut peninjauan terhadap prinsip non-intervensi secara selektif dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Kedua, ASEAN harus meningkatkan solidaritas politik dan independensi dari kekuatan eksternal. Negara-negara anggota perlu menempatkan kepentingan regional di atas hubungan bilateral dengan negara besar seperti Tiongkok atau AS. Keputusan ASEAN sering terhambat oleh perbedaan posisi yang disebabkan oleh aliansi luar negeri.

Ketiga, peran masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah perlu ditingkatkan. Dalam banyak konflik domestik, organisasi masyarakat sipil berperan besar dalam dokumentasi pelanggaran dan advokasi penyelesaian damai. ASEAN harus membuka ruang partisipasi lebih luas bagi aktor non-negara.

Baca Juga: Penjelasan Skripsi Ragam Bahasa dalam Media

Kesimpulan

Peran ASEAN dalam konflik, baik antarnegara maupun domestik, merepresentasikan pendekatan khas Asia Tenggara yang menekankan musyawarah, konsensus, dan non-intervensi. Meskipun pendekatan ini berhasil menjaga stabilitas kawasan selama beberapa dekade, kompleksitas konflik modern menunjukkan perlunya adaptasi. Sengketa Laut Cina Selatan dan krisis Myanmar menjadi cermin keterbatasan ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik dan hak asasi manusia. Ke depan, jika ASEAN ingin tetap relevan sebagai penjaga perdamaian regional, maka diperlukan reformasi dalam mekanisme konflik, penguatan kesatuan politik, serta keberanian untuk menempatkan kepentingan kawasan di atas kepentingan nasional. Tesis utama artikel ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan ASEAN bukan hanya ditentukan oleh sejarahnya sebagai forum diplomasi, tetapi oleh kemampuannya untuk bertindak secara kolektif dan proaktif di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

Terakhir, jika Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan Tesis. Layanan konsultasi Tesis dariTesis.id bisa membantu Anda.Hubungi Tesis.id sekarang dan dapatkan layanan yang Anda butuhkan.